Kekuatan Hukum Hibah

KONSULTASI

Komentar

Terkait  beberapa pertanyaan soal hukum yang masuk lewat inbox maupun secara langsung. Secara khusus saya membuka rubrik konsultasi hukum. Namun dengan keterbatasan waktu, saya minta maaf kalau pertanyaan tidak bisa di jawab semua.

Pertanyaan yang terpilih terkait Hibah 

1. Seberapa kuatkah (kekuatan hukum)  hibah secara LISAN?

2. Bisakah dipidana si pemberi hibah yang menarik hibahnya secara sepihak?

3. Bisakah kita menuntut ganti rugi atas tanah yg telah dihibahkan tapi ditarik kembali sedang tanah tersebut telah berdiri bangunan?

Jawaban Pertanyaan :

1. Seberapa kuatkah (kekuatan hukum) hibah secara LISAN?

Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata, Hibah adalah suatu perjanjian cuma-cuma dimana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, dan sesuatu yang telah diberikannya tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Lebih lanjut, Pasal 1682 KUHPerdata telah mengatur dan menegaskan bahwa hibah hanya dapat dilakukan dengan akta notaris.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdata, hibah yang dilakukan hanya secara lisan akan mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, karena hukum perdata telah mengatur secara jelas bahwa hibah hanya dapat dilakukan dengan akta otentik saja.

2. Bisakah dipidana si pemberi hibah yang menarik hibahnya secara sepihak?

Sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 1666 KUHPerdata, hibah yang telah terjadi tidaklah dapat ditarik kembali oleh seseorang yang memberikan hibah tersebut.

Bahkan, Pasal 1668 KUHPerdata telah melarang bagi Pemberi Hibah untuk memperjanjikan bahwa Pemberi Hibah tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barang yang sudah dihibahkan kepada orang lain.

Berdasarkan Pasal 1666 jo. 1668 jo. 1682 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa kepemilikkan barang yang dihibahkan sebenarnya telah beralih kepada Penerima Hibah pada saat hibah tersebut dilaksanakan melalui akta notaris.

Suatu peristiwa hibah termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata karena berhubungan dengan hak kepemilikkan dari suatu pihak (hukum privat). Dengan demikian, penyelesaian permasalahan terkait dengan peristiwa hibah, termasuk ditariknya hibah secara sepihak oleh Pemberi Hibah, hanya dapat dilakukan dalam koridor hukum perdata.

Namun, jika memang ada tindakan Pemberi Hibah yang melanggar ketentuan hukum pidana ketika melakukan upaya penarikan hibahnya, seperti contohnya masuk kedalam perkarangan rumah yang telah dihibahkan tanpa seijin Penerima Hibah, melakukan perusakan terhadap barang-barang yang telah dihibahkan atau melakukan tindakan-tindakan lainnya yang mengganggu ketertiban umum, tentunya tindakan Pemberi Hibah tersebut dapat dipidanakan. Namun perlu dicatat, bahwa tindakan/perbuatan yang dipidanakan tersebut bukanlah tindakan yang menarik hibahnya sepihak, melainkan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana.

3. Bisakah kita menuntut ganti rugi atas tanah yang telah dihibahkan tapi ditarik kembali sedang tanah tersebut telah berdiri bangunan?

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, barang yang telah dihibahkan oleh Pemberi Hibah, hak kepemilikan atas barang (levering) tersebut sebenarnya telah beralih kepada Penerima Hibah.

Namun , jika barang hibahnya adalah tanah, maka peralihan hak atas tanah tersebut harus turut tunduk terhadap aturan-aturan hukum agraria, khususnya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP24”).

Berdasarkan Pasal 37 (1) PP 24/1997, peralihan hak atas tanah hibah terjadi ketika didaftarkan menggunakan akta otentik yang dibuat oleh PPAT, dalam hal ini adalah Akta Hibah.

Dengan asumsi bahwa tanah yang dihibahkan tersebut telah didaftarkan pula ke kantor tanah (kepemilikkan hak atas tanah hibah telah beralih secara hukum kepada penerima hibah), maka segala tindakan Pemberi Hibah yang merugikan Penerima Hibah (dalam hal ini menarik kembali secara sepihak tanah hibah yang sudah berdiri bangunan) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Dan, menurut Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, perbuatan melawan hukum Pemberi Hibah yang menimbulkan ganti rugi tersebut dapat dimintakan penggantian ganti rugi oleh Penerima Hibah.

Demikianlah jawabannya, semoga bermanfaat.

Komentar

Tinggalkan Komentar