Djan Faridz, Ketua Umum DPP PPP

Saya Menduga, Menkumham Tak Ingin Partai Islam Eksis Lagi

WAWANCARA

Komentar

Menkumham Yasonna Laoly/Net

HUMPHREYDJEMAT.com - Kasus dualisme kepengurusan di PPP jika dilihat dari fakta hukum dan keputusan hukum yang ada, sebenarnya sudah usai dengan sahnya kepengurusan hasil Muktamar Jakarta. Namun, faktanya diabaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai pihak yang bertanggung jawab mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bagi partai politik.

Muktamar Jakarta justru dikuatkan lagi dengan lahirnya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang merujuk pada Keputusan Mahkamah Partai. Lagi-lagi, Menkumham belum juga merespon dengan mencabut SK Romahurmuziy dan menerbitkan SK kepengurusan Djan Faridz.

Ketua Umum PPP, Djan Faridz menilai, sikap Menkumham sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang ada, serta melanggar sumpah jabatan sebagai pejabat publik.

“Beliau (Menkumham) mengerti sebagai menteri mempunyai sumpah jabatan untuk taat dan menjalankan UU 1945, UU yang berlaku di Indonesia. Nah sekarang UU menyatakan Muktamar Jakarta adalah yang sah, tapi beliau tidak mengeluarkan (SK) malah berani melanggar sumpah jabatan,” kritik Djan.

Berikut penuturan Djan Faridz mengenai sikap Yasonna, kepada Rakyat Merdeka.

Anda bilang harusnya Muktamar Jakarta sudah mengantongi SK, tapi sampai sekarang belum juga. Kenapa ini?

Itulah permasalahannya. Sampai hari ini, Menkumham belum juga menerbitkan SK untuk Muktamar Jakarta sebagaimana diperintahkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) 504. Bukan hanya kami yang mempertanyakan, tapi umat Islam se-Indonesia juga mempertanyakan. Apakah ini kebijakan Menkumham secara pribadi atau kah kebijakan beliau sebagai seorang menteri di bawah pemerintahan Jokowi. Apakah ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, menteri atau pejabat negara, karena perbuatan beliau secara terang benderang, secara kasat mata oleh umat Islam Indonesia dilihat sebagai pemerkosaan terhadap hak-hak partai Islam.

Dugaan Anda, ini karena sikap sendiri dari Menkumham?

Dengan tidak mengeluarkan SK untuk Muktamar Jakarta, saya menduga beliau ingin partai Islam menjadi partai yang tidak ada dan tidak eksis lagi di Indonesia. Kalau ini terjadi, partai Islam akan hilang dari bumi Indonesia. Bayangkan kemana umat Islam menyampaikan aspirasinya.

Di lapangan, apakah menghilangnya tempat aspirasi umat Islam sudah kejadian?

Sudah terjadi. Contohnya, pada Pilkada lalu ada 269 Pilkada, tidak ada satupun calon dari PPP yang minta dukungan ke PPP, karena mereka merasakan PPP itu tidak bermanfaat untuk mereka.

Tapi, pihak Romi mengklaim PPP memenangkan sekitar 33 titik Pilkada. Gimana ini?

Menang sebagai apa? Hanya sebagai salah satu pendukung, itu bukan pendukung utama.

Sebenarnya kenapa Menkumham tak melaksanakan putusan MA tersebut?

Itu yang menjadi pertanyaan kenapa beliau secara sadar sesadar-sadarnya rela menghadapi tuntutan hukum. Beliau sadar dan tahu tapi tetap dilakukan? Apa maksudnya, apa tujuannya. Nah itu yang perlu diteliti. Tapi, pada dasarnya, beliau mengerti sebagai menteri mempunyai sumpah jabatan untuk taat dan menjalankan UU 1945, UU yang berlaku di Indonesia. Nah sekarang UU menyatakan Muktamar Jakarta adalah yang sah, tapi beliau tidak mengeluarkan malah berani melanggar sumpah jabatan. Beliau berani melakukan penyelewengan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Selain Menkumham, apakah Pemerintah ikut terlibat dalam kasus ini?

Pemilu yang lalu ada 8 juta orang yang memilih PPP. 8 juta umat menduga apa yang dikatakan  Menkumhman mencerminkan sikap pemerintah, tapi saya selau menetralisir bahwa tindakan Menkumham ini bukan perbuatan pemerintah. Ini bukan perbuatan Bapak Presiden, ini bukan perintah Bapak Presiden. Bapak Presiden itu sangat mengerti hukum dan sangat menghormati hukum.

Apa buktinya?

Bahasa tubuh Bapak Presiden jelas terlihat di segala peristiwa yang terjadi di Indonesia, beliau selalu mengedepankan hukum. Umat Islam di Indonesia melihat dan mengetahui Presiden Jokowi ini cinta sama umat Islam, tapi kok menterinya tidak menunjukkan kecintaan pada umat Islam, dan tidak mau menghormati keputusan hukum (MA). Nah ini yang harus dipertanyakan.

Tindakan Menkumham yang demikian termasuk tindakan seperti apa?

Yang sudah dilakukan Menkumham terkait kemelut PPP adalah pembangkangan, tidak mematuhi hukum dan menabrak  UU katena mengabaikan putusan MA 504 yang menjadi dasar menerbitkan SK Djan Faridz yang diajukan permohonan SK aquo ke Kemenkumham secara berulang-ulang, namun dosa politik dilakukan oleh Menkumham dengan menerbitkan SK Romahurmuziy hasil Muktamar Bandung yang sudah mati dan mengacu ke produk hukum kepemilikan dari Djan Faridz.

Siapa yang harus mengakui dosa atas kemelut ini?

Permasalahan ini semua bersumber pada sikap arogan seorang Menkumham yang dengan berani membuat benturan antara permasalahan hukum dengan permasalahan politik demi kepentingan yang tidak jelas arahnya, tapi justru merusak dan menjadi preseden buruk dalam kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Kasihan umat Islam yang selama ini berada dalam naungan partai Islam harus ikut menghadapi kemelut ini.

Anda kecewa sekali ya ke Menkumham?

Saya sudah tidak bisa lagi mengungkapkan kesalahan apa yang tepat dilakukan seorang Menkumham dengan cara sadar atau tidak sadar sudah melakukan kudeta terhadap hak-hak kader dan simpatisan PPP yang mayoritas Islam telah ditelanjangi kepentingannya oleh Menkumham. Kudeta kepemilikan PPP ini akhirnya direbut oleh seorang menteri yang tidak mencerminkan kinerja yang benar dalam melaksanakan tugas kenegaraannya, sudah melampaui batas wewenangnya yang tidak menghormati Presiden Jokowi. Arogansi Menkumham akan mengadu domba persoalan PPP ini antara Presiden dan umat Islam.

Tindakan Menkumham seperti ini salah?

Pasti. Menkumham diduga kuat telah melanggar beberapa ketentuan hukun pidana yaitu 263 dan 421 KUHP dan tidak tertutup kemungkinan termasuk tindak pidana korupsi.

Kok sampai ke tindak pidana korupsi?

Akibat SK beliau, dana banpol cair untuk kepentingan pihak yang tidak mempunyai hak. Bayangkan, selain melanggar sumpah jabatan, penyelewengan kekuasaan, Menkumham juga telah melakukan pelanggaran UU.

Lalu Langkah apa yang Anda lakukan untuk meluruskan persoalan ini?

Tadi (Senin, 2/10), kami ke Bawaslu untuk berkonsultasi. Alhamdulillah kita diberikan waktu untuk menyampaikan apa yang terjadi di intenal PPP. Pada prinsipnya, Bawaslu masih mengakui keberadaan kami, terbukti dengan mengundang PPP Muktamar Jakarta ke Bawaslu. Kepada Ketua Bawaslu, saya menyampaikan keluhan soal KPU yang tidak mengerti duduk persoalan yang ada di tubuh PPP. Bawaslu mempersilakan kami untuk menghadap dan menyampaikan data.

Data apa saja disampaikan ke Bawaslu?

Bahwa PPP ini sudah selesai sejak putusan MA 504 dan tidak ada lagi sengketa politik diantara para pengurus. Karena keputusan MA juga mendasarkan dan berdasarkan keputusan Mahkamah Partai yang ada. Jadi itu semua sudah sesuai UU.

Apa yang disampaikan Bawaslu?

Penjelasan yang disampaikan Bawaslu jelas dan gamblang. Bawaslu akan melakukan pengawasan sejak awal sampai terlaksananya pemilu dan pilkada, termasuk penentuan peserta pemilu dan pilkada.

Apakah keputusan Bawaslu bisa dijadikan pegangan hukum?

Keputusan Bawaslu mengikat, sehingga KPU pun wajib hukumnya menaati UU yang berlaku di Indonesia. kebijakan KPU dalam menentukan peserta politik harus mengacu pada UU dan sesuai dengan apa yang sampaikan Bawaslu.

Setelah dari Bawaslu, akan kemana lagi?

Kita akan ke KPU untuk berkonsultasi sekaligus menyerahkan data-data yang menguatkan hasil Muktamar Jakarta. Mudah-mudahan ada keadilan dan kebaikan untuk umat Islam. [jmr]

Sumber: Koran Harian Rakyat Merdeka

Komentar

Tinggalkan Komentar