Humphrey: NOK Di Putus Bebas, Alhamdulillah Majelis Hakim Mendengar Pertimbangan Ahli

Hukum

Komentar

CERIA: NOK bersama kuasa hukum dan keluarga, usai mendengar putusan bebas yang dibacan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, Senin (30/10).

HUMPHREYDJEMAT.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado memutus bebas Notje Otje Karamoy (NOK) dari segala dakwaan yang menjeratnya.

Sebelumnya Notje, sempat didakwa bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-indang Tipikor. Namun dengan berbagai pertimbangan Majelis Hakim memutuskan NOK tidak terbukti bersalah.

Persidangan perkara Notje atau biasa di panggil NOK, Senin (30/10) , dipimpin Ketua Majelis Hakim Alfi Usup bersama dua Hakim Anggota, Halidja Wally dan Emma Ellyani.

“Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut. Membebaskan Notje dari dakwaan Penuntut Umum,” kata ketua Majelis Hakim.

Tak hanya itu, dalam putusan Vrijspraaknya, Majelis Hakim juga memerintahkan JPU membebaskan terdakwa Notje dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng.

“Memerintahkan terdakwa tersebut, segera dibebaskan dari Tahanan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Menetapkan barang bukti 1-35 dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tomohon melalui Penuntut Umum. Membebankan biaya perkara kepada negara,” tutup Usup, sambil mengetuk palu. Amar putusan Majelis Hakim itu langsung disambut histeris peserta sidang.

“Majelis Hakim memang adil,” teriak salah satu peserta.

Praktisi Hukum yang sebelumnya menjadi saksi ahli NOK, Humphrey Djemaat,  menyambut baik keputusan bebas NOK. Kata Humphrey, pelanggaran kode etik advokat ditentukan oleh Dewan Kehormatan Advokat.

“Keputusan Majelis Hakim sudah tepat. Secara pribadi terlepas dari pandangan sebagai ahli. Kasus yang menjerat saudara NOK dipaksakan. Kedepan, hal ini jangan jadi preseden. Ini jelas satu cara untuk pembunuhan profesi advokat,” tegas Humphrey, di Jakarta, Selasa (31/10).

Mantan Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) periode 2010-2015, mengatakan Kasus  yang menjerat pengacara sekaligus terdakwa Notje Otje Karamoy (NOK), ketika saudara NOK dikatakan menghalangi pemeriksaan saksi, masih dalam konteks profesinya sebagai advokat.

Diketahui, Notje dituding melanggar hukum dengan sangkaan menghalang-halangi langkah penyelidikan maupun penyidikan Kejari Tomohon, saat mengusut kasus dugaan korupsi mark-up pengadaan komputer dan aplikasi di DP2KBMD Tomohon 2013 silam, yang menjerat Jerry Item.

Dalam keterangan sebagai ahli, yang datang sebagai saksi ahli, Mantan Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) periode 2010-2015 Humphrey Djemat memberikan keterangannya sebagai saksi ahli kode etik advokat.

Menurut Humphrey, pelanggaran kode etik advokat ditentukan oleh Dewan Kehormatan Advokat.

Menurutnya lagi , kasus ini jangan jadi preseden karena jika demikian semua advokat diancam mau mengikuti kemauan penyidik. Menakut-nakuti para advokat akhirnya tidak bisa bersuara sama sekali.

“Ini tidak bisa terjadi. Bagaimana para pencari keadilan mendapat-kan pembelaan dari para advokat. Padahal advokat itu, dia bebas, mandiri dan wajib memperjuang-kan hak asasi manusia. Kalo dengan cara begini dilakukan, habis sudah," katanya.

Dalam Undang-undang Advokat nomor 18 tahun 2003, kata Humphrey dengan aturan kode etik bersama organisasi advokat, apa yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik harus diajukan ke dewan kehormatan.

"Dewan kehormatan inilah yang memutuskan apakah seorang advokat itu melanggar kode etik atau tidak,” tegasnya.

Katanya, tidak ada institusi lain bisa melakukan hal tersebut. Ia mencontohkan, ada organisasi advokat menyatakan kalau seorang jaksa telah melakukan pelanggaran kode etik. Padahal jaksa punya dewan kehormatan sendiri. Juga hakim telah melanggar kode etik, padahal hakim mempunyai kode etik sendiri.

“Intinya, dengan demikian, yang berhak mengadili advokat melanggar kode etik adalah masing-masing institusi tersebut. Pertanyaanya apakah dalam kasus ini sudah ada pelanggaran yang diputuskan oleh dewan kehormatan advokat?,” terangnya.

Menurut Humphrey, kasus yang menjerat Advokat Notje belum ada putusan dari dewan kehormatan advokat. Namun, jaksa telah mengajukan dalam dakwaanya telah terjadi pelanggaran.

“Sebagai saksi ahli menyatakan, ini terlalu prematur. Terlalu mendahului, padahal belum ada putusan dari dewan kehormatan. Ini intinya,” terang Djemat.

Terlepas dari dirinya dihadirkan sebagai saksi ahli, dia menyampaikan kasus ini terlalu dipaksakan dan diduga adalah upaya balas dendam dari pihak atau oknum tertentu.

“Ketika terdakwa dikatakan menghalangi pemeriksaan saksi, masih dalam konteks profesinya sebagai advokat. Sekarang pertanyaannya, waktu dia memberikan pandangan dan pendapatnya kepada para saksi, bahwa jangan menandatangani, dianggap menghalangi proses hukum. Kan dia advokat, jadi dia bisa memberikan pendapatnya kepada klien untuk jangan menandatangani BAP," katanya.

Tegas humphrey, hal itu, dimungkinkan, sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Bahwa berhak untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan, dengan mekanisme yang diatur untuk menandatangani berita acara penolakan.

"Yang salah ketika ada advokat mengajari kliennya berbohong atau menghilangkan barang bukti. Itu baru disebut ada pelanggaran yang jelas untuk menghalang-halangi penyidikan". Saudara Notje sudah memperhitungkan apa konsekuensi kalau tanda tangan atau tidak. Itu Juga merupakan strategi dari yang ada pada advokat itu sendiri,” tutup Humprey. [dzk]

 

Komentar

Tinggalkan Komentar