Keputusan PK Memperkuat Status Hukum PPP Djan Faridz. Ada Apa Yasonna ?

Hukum

Komentar

Ilustrasi/Net

HUMPHREYDJEMAT.com -- Kepengurusan DPP PPP yang sah berdasarkan hukum yaitu DPP PPP dibawah kepengurusan Ketua Umum H.Djan Faridz. Pendapat pihak-pihak tertentu yang menggiring opini mengenai perselisihan PPP adalah upaya mengaburkan fakta hukum untuk menyalahartikan.

Pernyataan tersebut disampaikan, Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, kepada redaksi kantor beritapemilu.com, Kamis (28/12).

"Ada penggiringan opini kalau PPP yang sah secara hukum adalah PPP Rommy. Padahal tegas keputusan hukumnya (PK) justru memperkuat posisi hukum PPP kita," katanya.

Humphrey menerangkan, pada awal perselisihan, kubu Romahurmuziy meminta pengesahan pada Menkumham (saat itu Amir Syamsudin) melalui Dirjen AHU ibu Harkristuti Harkrisnowo. Lanjut, dengan mendasarkan pada Pasal 23, 32 & 33 UU No.2/2011 Tentang Parpol, Dirjen AHU melalui surat AHU. AH.11.03-1 tanggal 25 September 2014 secara tegas menolak permohonan tersebut karena apabila ada perselisihan harus diselesaikan melalui mahkamah partai dan pengadilan.

Nah, kata Humphrey, keanehan muncul sejak posisi Menkumham dijabat oleh Yasonna Laoly dengan membuat kebijakan yang bertentangan dengan Menkumham sebelumnya (Amir Syamsudin).

"Baru sehari menjadi Menkumham ia langsung memberikan keputusan pengesahan pada kubu Romahurmuziy," katanya.

Keputusan gegabah tersebut lanjut Humphrey, akhirnya dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan No. 504 dan Putusan No. 601.

Namun, setelah terbukti salah, tindakan Yasonna Laoly, kata Humphrey, malah semakin “menggila”, karena Putusan No. 504 dan No.601 tersebut ternyata malah dijadikan dasar untuk mengesahkan kepengurusan kubu Romahurmuziy hasil Muktamar Illegal Pondok Gede.

Keputusan pengesahan tersebut jelas “haram”, oleh karenanya segala tindakan yang dilakukan oleh kubu Romahurmuziy tersebut juga “haram” hukumnya.

"Tindakan Menkumham bahkan diduga telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 421 & Pasal 263/266 KUHP serta Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor."

Ke”haram”-an pengesahan kubu Romahurmuziy, tegas Humphrey, saat ini semakin diperkuat dengan  Putusan PK MA No. 79, Putusan MA No. 491 & Putusan MA No. 514, dimana MA menyatakan sengketa kepengurusan merupakan kewenangan mutlak mahkamah partai sehingga harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai DPP PPP.

"Jelas dikembalikan kepada Mahkamah Partai," katanya.

Sementara DPP PPP dibawah kepengurusan Ketua Umum H.Djan Faridz, kata Humphrey merupakan satu-satunya kepengurusan yang dibentuk melalui Muktamar sesuai dengan prosedur yang ditentukan Mahkamah Partai DPP PPP dalam Putusan No. 49/2014.
"Dengan demikian Menkumham selaku pelaksana fungsi administrasi, seharusnya memberikan keputusan pengesahan kepengurusan DPP PPP di bawah Ketua Umum H.Djan Faridz," katanya.[jmr]

Sumber: kantorberitapemilu.com

 

Komentar

Tinggalkan Komentar