Pelihara Konflik PPP, Presiden Jokowi Jadi Harus Menanggung Stigma Anti Islam

SK PPP Menggantung
WAWANCARA

Komentar

Humphrey Djemat

TIGA tahun sudah kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpecah. Meski Mahkamah Agung (MA) sudah menolak gugatan kasasi kubu Djan Faridz, namun masalah dual kepengurusan itu belum juga usai. Kedua kubu tetap meyakini pihaknya sebagai kepengurusan yang sah. Kedua kubu sama-sama merasa memiliki dasar hukum untuk mengelola partai berlambang ka'bah tersebut.

Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, Humprey Djemat pun meminta supaya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersikap sesuai aturan yang ada. Sebab dia menilai, kunci untuk menyelesaikan konflik kepengurusan ini ada di Menkumham. Mengapa demikian? Berikut penuturan lengkapnya;

Sebenarnya apa sih yang menyebabkan konflik kepengurusan PPP tak selesai-selesai hingga kini?
Karena akar masalahnya kan ada di sana (keputusan Kemenkumham). Awalnya kan kepengurusan PPP sempalan di bawah pimpinan Romahurmuziy memohon keputusan pengesahan. Tapi Menkumham saat itu, Pak Amir Syamsudin dan Dirjen AHU konsisten pada ketentuan Pasal 23, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Mereka secara tegas menolak melalui surat Dirjen AHU tanggal 25 September 2014, dan mengarahkan perselisihan diselesaikan melalui mahkamah partai dan pengadilan.

Namun, sehari setelah Pak Yasonna menduduki jabatan Menkumham, dia ternyata langsung memberikan pengesahan pada kubu Romahurmuziy, tanpa melihat putusan mahkamah partai maupun menunggu putusan pengadilan sebagaimana arahan surat Dirjen AHU. Keputusan itu pun akhirnya berbuah badai, sampai kemudian keputusan dia (Menkumham Yasonna Laoly) dinyatakan salah dan batal oleh Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor 504, dan Putusan Nomor 601 tanpa ampun sedikit pun.

Lantas mengapa setelah ada putusan itu konflik masih juga berlanjut?
Setelah terbukti keputusan itu salah, kami berharap beliau kembali pada jalan yang benar (mengikuti keputusan hukum), dan memberikan pengesahan bagi kepengurusan kami yang dinyatakan sah oleh MA. Namun betapa kagetnya kami, tatkala Putusan Nomor 504 dan Putusan Nomor 601 yang seharusnya menjadi cermin introspeksi, malah dijadikan dasar  untuk mengesahkan kepengurusan kubu Romahurmuziy hasil muktamar ilegal Pondok Gede.

Memang harusnya tidak boleh?
Ya tidak boleh dong. Putusan Mahkamah Partai PPP Nomor 49 tahun 2014 kan jelas menyatakan, kalau Muktamar Jakarta tahun 2014 yang menghasilkan kepengurusan di bawah Bapak Djan Faridz, merupakan satu-satunya muktamar yang dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam putusan Mahkamah Partai PPP. Artinya tindakan tersebut diduga memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 421 dan  Pasal 263 atai 266 KUHP, serta Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.


Tapi kan kemudian MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) kubu Romi sehingga menguatkan pengesahan kepengurusan tersebut?
Tapi putusan PK MA Nomor 79 itu, lalu putusan MA Nomor 491, dan putusan MA Nomor 514 juga menyatakan perselisihan internal partai merupakan kewenangan mutlak mahkamah partai. Dan seperti yang tadi saya katakan, putusan Mahkamah Partai PPP Nomor 49 tahun 2014 jelas menyatakan, kalau Muktamar Jakarta 2014 yang menghasilkan kepengurusan di bawah bapak Haji Djan Faridz, merupakan satu-satunya muktamar yang dilaksanakan sesuai prosedur. Artinya, berdasarkan PK tersebut kepengurusan Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy dinyatakan tidak sah.

Lalu kalau konfliknya sudah berbelit-belit seperti ini pemerintah harus melakukan cara apa untuk menyelesaikannya?
Seyogyanya Menkumham memberikan pengesahan kepada kepengurusan PPP Djan Faridz. Karena kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan Haji Djan Faridz adalah satu-satunya kepengurusan DPP PPP yang sah. Dalam suatu keputusan yang telah dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara selalu tercantum klausula yang berbunyi, 'keputusan ini dapat diperbaiki, apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan'. Berdasarkan hal tersebut, Menkumham dapat mencabut SK Muktamar Pondok Gede terhadap kepengurusan Romahurmuziy yang telah dikeluarkannya karena adanya kesalahan atau kekeliruan.

Kalau Menkumham tetap tidak mau melakukannya bagaimana?
Dalam hal ini saya cuma mau mengingatkan, bahwa sebagai menteri pada kabinet Presiden Joko Widodo, adalah kewajibannya untuk loyal dan selalu mendukung pemerintah, dengan cara mematuhi segala ketentuan hukum dan putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan kepartaian. Sebab salah satu isi program Nawacita Presiden Jokowi  adalah memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Apalagi akibat perbuatan yang terus “memelihara” sengkarut dan pecah belah PPP ini, pribadi dan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kami cintai harus menanggung stigma sebagai anti umat Islam? Suatu stigma yang semakin terang dan disampaikan pula secara terbuka oleh bapak Prof. Amien Rais saat acara Reuni 212 yang menyebutkan “Hei Pak Presiden jangan jualan murah negeri kita di Beijing, jangan jual aset BUMN kita keluar negeri, jangan pecah belah umat Islam, jangan pecah belah PPP”.

Dalam kesempatan ini apa yang mau Anda sampaikan kepada Menteri Yasonna?
Saya mau berpesan, agar Pak Menteri yang terhormat, mematuhi hukum yang kami yakini telah bapak pahami dengan terang. Jangan terus benturkan umat Islam dengan Bapak Presiden Jokowi. Tegakah bapak melihat Presiden kita yang harus menanggung hal tersebut.***

Sumber: Harian Rakyat Merdeka

Komentar

Tinggalkan Komentar