Kemana Saya Harus Memilih

KONSULTASI

Komentar

Ada pertanyaan menarik terkait dengan akar rumput yang bingung kemana harus berlabuh. Mereka kader PPP militan yang tidak mengerti persoalan konflik internal. Mereka sederhana berpikir secara hukum PPP Djan Farid mempunyai keputusan legal kuat yaitu Keputusan MA 601 yang mengesahkan Muktamar Jakarta. Sementara kubu sebelah mendapatkan SK dari Pemerintah. Mereka tahu Hukum adalah panglima tapi bingung dengan sikap pemerintah.

Ini pertanyaannya:

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Persatuan Pak Humphrey Djemat, saya Ketua PAC Pamukan Utara kabupaten Kota Baru. Letak kami perbatasan dengan Kaltim. Alhamdulillah Pileg 2014 saya di tunjuk Menajdi Koordinator Dapil Kota Baru 1 yang meliputi 5 kecamatan. Dan baru kali ini sejarah PPP menang telak di Dapil kami.

Namun Seiring Perjalanan waktu Kami sebagai kader Muda yang dari lahir saya di besarkan di keluarga PPP, sangat di bikin buta. Buta bukan karena apa-apa, tapi buta informasi yang saya pahami sangat sulit saya terjemahkan.

Banyak Kader pemula yang saya bina. Banyak yang tanya, kemana kita berlabuh? Saya selalu nenjawab jelas ke PPP.

Yang ingin saya tanykan sejauh mana proses Penyelesaian proses hukum atau bahasa lain tentang Sah dan tidak sahnya Pengurus DPP PPP. Pak Djan Farid juga punya dasar yang kuat atas putusan MA, dan Pak Romy juga demikian dengan Sepucuk SK, namun sampai sekarang masih bergulir. Saya mohon pencerahaannya Pak. Supya kami bisa cerdas menyimak dinamika politik di internal DPPP PPP.

Mohon sudi kiranya Bapak berkenan memberikan pencerahan buat kami. Atas bantuanys saya ucapakan terima kasih.

Hormat saya
Slamet Widodo
Jawabannya:

Walaikumsalam Wr. Wb. Pak Slamet Widodo. Saya terharu denga curhat yang bapak sampaikan. Saya paham dengan kondisi di daerah karena saya sudah keliling di berbagai daerah baik dalam kepentingan penjelasan masalah hukum di awal sengketa PPP maupun berkaitan dengan Muswil, apalagi dengan adanya proses hukum di MK yang tidak lama lagi dibacakan Putusannya.

Insya Alloh kita mendapat kemenangan sempurna. Memang kita sudah menang dengan Putusan MA No 601 yang telah berkekuatan hukum tetap namun Menkumham tetap melindungi kepentingan Romahurmuzy dengan mengeluarkan SK terakhirnya berkaitan dengann Muktamar Abal-Abal Pondok Gede.

Oleh karena itu kita juga telah mengajukan gugatan di PTUN dan gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat karena Pemerintah tidak melaksanakan Putusan MA No 601.

Apa yang terjadi setelah Putusan MK dan kita mendapat kemenangan sempurna? Pengesahan bagi PPP Muktamar Jakarta yg dipimpin H Djan Faridz secara otomatis mendapatkan pengesahannya. Jadi kita tidak perlu mengajukan permohonan kepada Menkumham, apalagi mengemis hal tersebut.

Secara hukum pengesahan tersebut telah diberikan pada kita. Ini lebih bermartabat bagi kita. Inilah jalan yg diberikan Alloh walaupun cukup lama tapi ini yang terbaik.

Kita mendapatkan tempat terhormat dalam mendapatkan pengesahan. Mengenai perkembangan situasi terkini di PPP, pak Slamet dapat mengakses Website saya: www.humphreydjemat.com Mohon ini disosialisasikan pada teman-teman kader dan juga simpatisan PPP. Tetap semangat dan mohon doanya bagi Kemenangan Sempurna PPP. Amin

Salam Hormat

Humprey Djemat

Komentar

Tinggalkan Komentar